By Husaini Nappu 
Infopendidikanterkini.com, TAKALAR/SULSEL – Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Takalar, Drs. Rahmansyah Lantara, M.Si memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Talkshow Takalar Cepat Menyapa.
Talkshow dipandu host Nirwana di Studio SLiBE FM, Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (28/7/2026).
Acara dimulai pukul 09.30 Wita hingga sekitar pukul 10.36 Wita.
Rahmansyah Lantara dan host Nirwana mengenakan seragam dinas berwarna khaki sebagaimana ketentuan pakaian ASN setiap Selasa.
Dalam dialog tersebut, Rahmansyah menjelaskan pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten.
Ia mengatakan seluruh dokumen perencanaan daerah dievaluasi Pemerintah Provinsi agar selaras dengan kebijakan nasional.
“RPJPD, RPJMD hingga RKPD setiap tahun dievaluasi pemerintah provinsi agar tetap selaras dengan dokumen pembangunan nasional dan provinsi,” ujarnya.
Menurut Rahmansyah, proses tersebut kini didukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ia menyebut aplikasi tersebut memudahkan penyelarasan program prioritas termasuk Program Strategis Nasional (PSN).
Rahmansyah juga menjelaskan perubahan fungsi Bapperida yang kini memiliki bidang riset dan inovasi daerah.
Menurutnya, riset menjadi dasar menemukan persoalan pembangunan sebelum melahirkan kebijakan maupun program pemerintah.
“Hasil penelitian harus mampu dipakai untuk menyusun kebijakan dan program yang tepat dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan,” katanya.
Ia mengatakan Bapperida juga melakukan pembinaan inovasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap inovasi yang diusulkan OPD dipaparkan di hadapan tim Bapperida sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Rahmansyah menyebut inovasi daerah menjadi salah satu indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional.
Pada sektor kelautan, Rahmansyah menilai Takalar memiliki potensi besar dengan garis pantai sekitar 74 kilometer.
Ia mengatakan Takalar merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbaik di Sulawesi Selatan.
Selain itu, Kecamatan Kepulauan Tanakeke juga memiliki potensi perikanan dan kawasan hutan mangrove yang penting bagi ekosistem.
Rahmansyah mengatakan pemerintah mendorong optimalisasi potensi tersebut melalui modernisasi dan digitalisasi sektor kelautan.
Ia juga menyebut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, terus diperkuat untuk mendukung pengembangan kawasan pesisir.
Rahmansyah mengungkapkan Takalar juga memperoleh Program Kampung Nelayan Merah Putih dari pemerintah pusat.
Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Pada sektor investasi, Rahmansyah menjelaskan pengembangan Kawasan Industri Takalar (KIT) di Laikang masih terus berproses.
Ia mengatakan kawasan industri tersebut telah masuk dalam dokumen perencanaan nasional.
“Kita harus membangun kawasan industri dengan tetap melibatkan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.
Rahmansyah optimistis kawasan industri akan membuka lapangan kerja baru serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sektor pertanian, ia menilai penggunaan teknologi modern menjadi kebutuhan menghadapi dampak perubahan iklim.
Rahmansyah mencontohkan penggunaan drone dan bibit unggul mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
Ia juga mendorong petani lebih terbuka terhadap penggunaan varietas baru yang telah terbukti meningkatkan hasil panen.
Pada pembahasan kesejahteraan sosial, Rahmansyah mengatakan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara tepat sasaran.
Ia menyebut terdapat tiga strategi utama, yakni mengurangi beban masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengintervensi kawasan miskin.
Rahmansyah menegaskan pembaruan data sosial harus terus dilakukan agar penyaluran bantuan sesuai kondisi riil masyarakat.
Ia mengatakan pembaruan data dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa maupun kelurahan sebelum ditetapkan.
(Lp/D.MG)